HAK ASASI MANUSIA PADA ABAD 20-21 (1900-SEKARANG)

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi.. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Belanda disebut dengan Mensenrecht/Menselijk Rechten, dalam bahasa Perancis disebut dengan Les Droits L’ Homme, dalam bahasa Inggris disebut dengan Human Right. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha
perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam makalah ini dibahas tentang perkembangan HAM pada abad 20,21 atau tahun 1900 hingga sekarang.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM SECARA UMUM
Akibat dari tindakan sewenang-wenang dan ketidak adilan, kezaliman, perbudakan dari penjajahan, munculnya inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya. Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwasanya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 yang telah menghilangkan hak absolutisme raja. Lahirnya Magna Charta kemudian diikuti oleh lahirnya Bill of Right di Inggris pada tahun 1689. Bill of Right melahirkan asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan The American Declaration of Independence pada tahun 1776-1789. Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis)
Perjuangan HAM di Prancis di rumuskan dalam suatu Naskah pada awal revolusi Prancis tahun 1789. Naskah tersebut dikenal dengan ³Deklaration des Droits de L homzae et Du citogen´ (peringatan mengenai Hak-hak asasi Manusia dan warga negara) yang menyatakan bahwa ³ HAM ialah hak-hak alamiah yang dimliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dengan hakekatnya dan karena itu bersifat suci. Revolusi Prancis itu terkenal sebagai perjuangan penegakan HAM di Eropa dengan semboyan : Liberty, Egality dan Fraiternity (kebebasan, persamaan dan persaudaraan). Tahun 1791, Deklarasi tersebut dimasukkan dalam konstitusi Prancis.
Perkembangan yang lebih signifikan adalah dengan munculnya Atlantic Charta pada tanggal 6 Januari 1941 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt yang menyebutkan tentang The Four Freedoms. The Four Freedoms tersebut berisi freedom to speech (kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat), freedom to religion (kebebasan beragama), freedom from want (kebebasan dari kemiskinan), freedom from fear (kebebasan dari ketakutan). Semua hak-hak tersebut di atas dijadikan dasar pemikiran dari rumusan HAM yang bersifat universal yaitu The Declaration of Human Rights PBB tahun 1948. Pengakuan HAM oleh PBB 10 desember 1948, berhasil merumuskan naskah ³UNIVERSAL DEKLARATION OF HUMAN RIGHTS´ Yaitu pernyataan sedunia tentang HAM pasal 1 (isi pokok Deklarasi tersebut) ³sekalian orang di lahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka di karuniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan´.
Dalam perkembangan selanjutnya banyak bermunculan berbagai kovenan atau konvensi yang mengatur tentang HAM, di antaranya Hasil Sidang Majelis Umum PBB tahun 1966 Diakui ³Covernants of human rights´ dalam hukum Internasional dan diratifikasi oleh negara anggota PBB. Covernants tersebut dalam(http://www.scribd.com/doc/29217262/HAK-ASASI-MANUSIA)
diuraikan sebangai berikut: 1) The International on civil and political rights, yaitu tentang hak sipil dan hak politik (konfrensi tentang hak sipil dan hak politik) , 2) The International covenant on economic, social and cultural rights berisi syarat- syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial dan budaya(konvensi tentang hak ekonomi, sosial dan budaya : 1966), dan 3) Optional Protocol, adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran HAM kepada The Human Rights Communitee PBB setelah melakukan upaya pengadilan di negaranya.
Selain dari hasil sidang Majelis Umum PBB, juga terdapat beberapa deklarasi tentang HAM yang bertaraf international yaitu, 1) Tahun 1984, Deklaration on the Rights of peoples to peace (deklarasi hak bangsa atas perdamaian) oleh negara dunia ketiga, 2) Tahun 1986, Deklaration on the rights to developments (Deklarasi Hak atas Pemb. ) oleh negara dunia ketiga, 3) Tahun 1981, african Charta on Human and Peoples Rights ( BANJUL CHARTER) oleh negara Afrika yang tergabung dalam persatuan Afrika (OAU), 4) Tahun 1990, Cairo Declaration on Human Rights in islam oleh negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konfrensi Islam). Deklarasi Kairo (DK) merupakan sebuah instrumen hukum HAM internasional yang dibuat oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Deklarasi tersebut dibuat sebagai acuan bagi negara anggota OKI dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap HAM yang berdasarkan hukum Islam. Pembahasan mengenai HAM berdasarkan Islam dalam OKI dimulai pada konferensi tingkat tinggi Islam ke-5 yang berlangsung pada tanggal 26-29 Januari 1987 di Kuwait. Dalam konferensi tersebut telah berhasil dibuat sebuah draft deklarasi HAM Islam yang dibuat oleh komite ahli dan dilaporkan kepada sekretaris jenderal OKI. Namun dalam deklarasi tersebut draft HAM Islam belum disahkan, tetapi harus dipelajari terlebih dahulu oleh konferensi menteri luar negeri Islam. Deklarasi Kairo (DK) 1990 merupakan istrumen pengaturan HAM yang berlandaskan hukum Islam. Deklarasi tersebut terdiri dari 30 pasal yang mengatur mengenai hak dan kebebasan sipil dan politik serta hak dan kebebasan ekonomi, sosial dan budaya, 5) Tahun 1993, Bangkok Deklaration di terima oleh negara Asia, 6) Tahun 1993, Deklarasi Wina yang merupakan Deklarasi universal dari negara yang tergabung dalam PBB. Deklarasi ini menghasilkan The Paris Principles yang isiny sebagai berikut: a)KOMNAS HAM merupakan bagian integral dari suatu masyarakat demokratis, b) KOMNAS HAM harus memberikan laporan kepada parlemen. c) KOMNAS harus bekerjasama dengan eksekutif, lembaga-lembaga peradilan, dan lembaga-lembaga yang dibentuyk oleh lembaga internasional, dll. (Bahar, 2002: 27-37), dan 7) Pada bulan Juli tahun 1996 yaitu Lokakarya yang diikuti oleh empat komisi nasional(India, Indonesia, Australia, New Zeland) yang dilaksanakan di Darwin, Australia disebut The larrakia Declaration bersepakat mengenai pentingnya kerjasama regional dari seluruh pemeduli hak asasi manusia, dan perlunya bantuan danm dukungan baik terhdap komisi nasional yang sudah ada maupun terhadap pemerintah yang sedang mempersiapkan pembentukan komisi nasional yang sesuai dengan The Paris Principles.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIA
Perkembangan pemikiran mengenai HAM di Indonesia menurut Ubaedillah, dkk (2008: 115-121) tebagi dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Periode-periode ini selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:
(1) Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
Pemikiran HAM pada periode melalui organisasi pergerakan pada masa tersebut. Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial dalam tulisan yang dimuat dalam Goeroe Desa. Selain itu, Boedi Oetomo telah pula memperlihatkan kepeduliannya tentang konsep perwakilan rakyat. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kewajiban mempertahankan negeri di bawah pemerintahan kolonial.
Selanjutnya, pemikiran HAM pada Perhimpunan Indonesia banyak dipengaruhi tokoh organisasinya seperti Moh. Hatta, Nazir, Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A.A Maramis, dan lain-lain. Pemikiran itu lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self-determination). Selanjutnya, Sarekat Islam merupakan organisasi kaum santri yang dimotori oleh H. Agus Salim dan Abdul Muis. Konsep HAM yang dikemukakan oleh organisasi ini menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai yang berlandaskan pada Marxisme. Dari segi pemikiran HAM partai ini lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat-alat produksi.
Organisasi yang juga konsen terhadap HAM ada pada Indische Partij yang memiliki konsep pemikiran HAM paling yakni hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan, Douwes Dekker menyatakan bahwa kemerdekaan itu harus direbut. Kemudian Partai Nasional Indonesia yang dalam konteks pemikiran HAM mengedepankan hak untuk memperoleh kemerdekaan (the right of self determination). Adapun pemikiran HAM dalam organisasi Pendidikan Nasional Indonesia yang didirikan oleh Moh. Hatta setelah Partai Nasional Indonesia dibubarkan dan merupakan wadah perjuangan yang menerapkan taktik non kooperatif melalui program pendidikan politik, ekonomi dan sosial. Pemikiran HAM sebelum Indonesia merdeka juga terjadi dalam perdebatan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara Soekarno dan Soepomo di stau pihak dengan Moh. Hatta dan Moh. Yamin pada pihak lain. Perdebatan HAM yang terjadi dalam berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

(2) Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)
(a) Periode 1945-1950
Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka (self detemination), hak kebebasan berserikat, melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.
(b) Periode 1950-1959
Pada periode 1950-1959 Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu” nya kebebasan. Indikatornya antara lain; Pertama, semakin banyak tumbuh partai politik dengan beragam idiologinya masing-masing. Kedua, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan kontrol/pengawasan yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif, sejalan dengan tumbuhnya sistem kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.
(c) Periode 1959-1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini kekuasaan terpusat pada tangan presiden. Akibatnya Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam perspektif pemikiran HAM, telah terjadi pengekangan hak asasi masyarakat terutama hak sipil dan hak politik. Dengan kata lain telah terjadi restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran (set back) sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa Demokrasi Parlementer.
(d) Periode 1966-1998
Terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, setelah sebelumnya didahului dengan adanya pemberontakan G30S/PKI pada tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan kerusuhan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pergantian tampuk pimpinan nasional ini diikuti oleh suasana pengharapan yang tinggi akan munculnya supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia, sehingga pada masa awal periode ini diadakan berbagai seminar tentang HAM.
Dalam kenyataannya, harapan itu tidak juga terwujud, malah pada sekitar awal tahun 1970-an sampai dengan akhir 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, tidak dilindungi bahkan tidak ditegakkan karena pemikiran elite penguasa pada masa itu menganggap bahwa HAM merupakan produk Barat dan bersifat individualis, serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, meskipun begitu bukan berarti usaha untuk menegakkan HAM menjadi stagnan tapi pada periode ini masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademis melakukan berbagai upaya melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya.
Upaya dari masyarakat tersebut mulai memperoleh hasil saat menjelang periode 1990-an karena pemerintah telah mulai menindaklanjuti terhadap penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif dari pemerintah dalam memenuhi tuntutan penegakan HAM yakni dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan KEPRES No. 50 tahun 1993. Komisi nasional Hak Asasi Manisia (Komnas HAM) yaitu suatu lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komisi HAM didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya manusia Indonesia seutuhnya. Sekalipun pemerintah sudah mendirikan Komnas Ham namun sebagai puncaknya yaitu pada tahun 1998, dengan jatuhnya rezim orde baru yang kemudian mulai ada kritisi serta tuntutan adanya reformasi di segala bidang.
(e) Periode 1998-sekarang
Pergantian rezim pemerintahan membawa dampak yang sangat penting bagi pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada periode ini dilakukan pengkajian ulang terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Demikian pula kajian terhadap instrumen-instrumen internasional HAM ditingkatkan. Hasilnya, banyak norma-norma hukum HAM internasional diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Masa ini tampaknya menandai era diterima konsep universalisme HAM. Pada tanggal 15 September 1999 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264, mengutuk tindakan kekerasan seusai jajak pendapat dan mendesak pemerintah Indonesia agar mengadili sendiri mereka-mereka yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan tersebut. Desakan itu kemudian melahirkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Strategi penegakan HAM pada periode ini melalui dua tahap: Pertama, tahap status penentuan (prescriptive status) dimana pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, selain itu pemerintah menerima norma-norman internasional, baik melalui ratifikasi maupun institusionalisasi norma-norma HAM internasional ke dalam sistem hukum nasional. Kedua, tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behavior), tahap ini akab ditandai oleh penghormatan dan penegakan HAM secara konsisten, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat.

PELANGGARAN-PELANGGARAN HAM PADA ABAD 20-21
a) Pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia
Di abad 20-21 banyak terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, diantaranya yang menyita perhatian public adalah :
• Malari 1974
Kejadian ini berawal dari demonstrasi menentang penanaman modal asing
dan kunjungan PM Jepang Kakuei Tanaka, tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak. Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan (http://dendemang.wordpress. com/).
• Kerusuhan Sampit
Kejadian ini berlangsung cukup lama, dimulai pada tahun 1972 di palangkaraya hingga berakhir pada tahun 2001. Krusuhan yang melibatkan dua suku yaitu suku Madura dan suku Dayak ini berlarut-larut karena kurang tegasnya aparat kepolisian dalam menindak para pelaku. Banyak berjatuhan korban pada tragedi ini (http://www.wattpad.com).
• Kerusuhan Mei 1998
Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan dihancurkan oleh massa terutama milik WNI keturunan Tionghoa. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh (http://id.wikipedia.org).
• Tragedi Semanggi
Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh jakarta serta menyebabkan 217 korban luka- luka (http://id.wikipedia.org).
• Pembunuhan Aktivis Munir
7 Sept 2004 Aktivis HAM dan pendiri Kontras dan Imparsial, Munir meninggal di atas pesawat Garuda ketika sedang menuju Amsterdam. Setelah diautopsi baru diketahui bahawa penyebab kematian adalah racun arsenic yang terkandung dalam darah. Di duga munir menjadi korban konspirasi politik karena ia kerap mengkritik pemerintah (http://www.kompas.com).
• Makam Mbah Priok
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa ada pelanggaran HAM dalam peristiwa bentrokan antara petugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan warga pada saat rencana penggusuran makam Mbah Priok, Jakarta Utara. Puluhan orang termasuk anak-anak terluka serta beberapa orang meninggal (Agung, http://majalah. tempointeraktif.com ).
• Penyiksaan TKI Sumiyati
Kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), Sumiyati yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga oleh majikannya di Arab Saudi adalah merupakan tindakan pelanggaran HAM Berat. Sumiyati kerap disiksa oleh majikanya tanpa alasan yang jelas (http://www.harianpelita.com).
• Kerusuhan Cikeusik Ahmadiah
Kerusuhan Cikeusik disebabkan karena jamaah Ahmadiyah melanggar ketetapan SKB 3 Menteri. Warga yang tidak terima karena jamaah Ahmadiyah menyebarkan ajarannya di kampung mereka, mendemo rumah salah seorang penganut ahmadiyah yang dijadikan pusat kegiatan. Namun ketika jumlah warga yang mencapai 1.500 orang sudah berada didepan pintu rumah Ismail, penganut Ahmadiah malah menantang warga. Disinilah emosi warga tidak bisa diredam dan bentrokan pun terjadi. Akibatnya 3 orang meninggal dunia dan puluhan terluka sajam (http://roomeyda.com).
b) Pelanggaran-pelanggaran HAM di luar Negeri
• Pembantaian Muslim Serbia
Kejadian ini berlangsung pada Juli 1995 saat pasukan Serbia Bosnia membantai ribuan Muslim Bosnia di Srebrenica pada tahun 1995. Eksekusi pria dewasa dan anak laki-laki Srebrenica oleh pasukan Serbia Bosnia adalah pembantaian terburuk Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Hal ini telah menjadi simbol dari kekejaman Perang Balkan (http://www.suaramedia.com).
• Tragedi Mavi Marmara
Akhir Mei 2010, dunia dikejutkan dengan insiden penyerangan militer Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan internasional untuk masyarakat Gaza, Palestina. Israel menuduh konvoi enam kapal yang mengangkut relawan di antaranya dari Amerika Serikat, Turki, Inggris, Prancis, Irlandia, Indonesia, dan Malaysia tersebut telah melanggar batas wilayah perairan yang sebelumnya sudah diblokir Negeri Yahudi. Menurut kesaksian wartawan Al Jazeera Jamal Elshayyal, pasukan Israel menggunakan peluru organik saat menyerang kapal bantuan yang membawa 10 ribu ton bantuan kemanusiaan, terdapat korban luka ternasuk dari Indonesia (Fajar, http://www.Okezone.com).
• Demo Kaos Merah Thailand
Demo ini bertujuan ingin menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh PM Abhisit Vejjajiva karena menganggap PM yang kelahiran Inggris dan berpendidikan Oxford itu tidak sah karena naik ke tampuk kekuasaan akhir tahun 2008 secara ilegal. Setidaknya lima orang dan sekitar 100 lainnya luka-luka dalam serangkaian ledakan bom di pusat bisnis Silom, Bangkok, Thailand (http://rimanews.com).
• Kerusuhan Mesir
Pada Januari 2011 aktivis mengajak rakyat Mesir untuk melakukan gerakan bersama melawan kemiskinan, pengangguran, korupsi pemerintah, dan kekuasaan presiden Hosni Mubarak, yang telah memerintah negara itu selama tiga dekade melalui facebook maupun sarana internet lainya. Kerusuhan ini mengakibatkan korban nyawa maupun luka saat terjadi bentrokan berdarah (Siwi, http://www.republika.co.id).
KESIMPULAN
Perkembangan hak asasi manusia abad 20 yaitu diawali dengan adanya Akibat dari tindakan sewenang-wenang dan ketidak adilan, kezaliman, perbudakan dari penjajahan. Dengan latar belakang ini melahirkan Atlantic Charta pada tanggal 6 Januari 1941 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt yang menyebutkan tentang The Four Freedoms. The Four Freedoms. Kemudian dilanjutkan tahun 1948 lahirlah ³UNIVERSAL DEKLARATION OF HUMAN RIGHTS´ Yaitu pernyataan sedunia tentang HAM. Setelah deklarasi ini selanjutnya bemunculan deklarasi tentang HAM di dunia. Di Indonesia perkembangan HAM terbagi menjadi dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan.
Pelanggaran HAM pada abad 20, 21 diantaranya yaitu pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia dan pelanggaran-pelanggaran HAM di luar Negeri. Pelanggaran-pelanggaran yang ada di Indonesia meliputi Malari 1974,
Kerusuhan Sampit, Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Semanggi, Pembunuhan Aktivis Munir, Makam Mbah Priok, Penyiksaan TKI Sumiyati, dan
Kerusuhan Cikeusik Ahmadiah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran HAM di luar negeri meliputi Pembantaian Muslim Serbia, Tragedi Mavi Marmara, Demo Kaos Merah Thailand, dan Kerusuhan Mesir

DAFTAR RUJUKAN
agung sedayu. 2010. Ada Pelanggaran HAM di Makam Mbah Priok http:// majalah. tempointeraktif.com

Bahar, Saafroedin. 2002. Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

http://www.scribd.com/doc/29217262/HAK-ASASI-MANUSIA, diakses tanggal 19 Februari 2011

http://dendemang.wordpress.com/

http://www.wattpad.com/77966-asal-muasal-kerusuhan-sampit

http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kerusuhan_Mei_1998

http://www.kompas.com/kronologi kasus pembunuhan munir. 2008

http://www.harianpelita.com/index-berita/1/1/politik-&-keamanan/.2010

http://roomeyda.com/search/artikel-ahmadiyah

http://www.suaramedia.com/berita-dunia/dunia-islam/19588-tak-akui-genosida-serbia-tetap-akui-pembantaian-muslim.html. 2010
http://rimanews.com/. Demo Kaos Merah Thailand, Lima Tewas, Bangkok Geger 2010

Muladi (Ed). 2004. Hak Asasi Manusia. Bandung:PT Refika Adi Tama

Nugraha, Fajar.2010. Tragedi Mavi Marmara, Pelanggaran HAM Israel. http://www.Okezone.com

Ubaedillah, dkk. 2008. Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah

siwi. 2011. http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/01/28/161340-inilah-kronologi-kerusuhan-mesir

Comments
One Response to “HAK ASASI MANUSIA PADA ABAD 20-21 (1900-SEKARANG)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: